Momentum Hari sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober merupakan catatan sejarah yang menggambarkan semangat persatuan pemuda dalam membebaskan rakyat Indonesia dari Penindasan dan penghisapan kolonial belanda dan feudal. Tepat pada 28 oktober 1928, diselenggarakannya kongres II Pemuda Indonesia di Jakarta yang kemudian menyepakati sebuah Sumpah Pemuda yang berisikan “ Tanah Air satu, Berbangsa satu, Berbahasa satu”
Sumpah pemuda yang digagas ini bertujuan untuk mengobarkan semangat persatuan baik di tubuh pemuda serta rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari cengkraman Kolonial Belanda dan feudal.
Akan tetapi, tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 ini, kondisi rakyat Indonesia masih saja belum mampu menikmati kemerdekaan untuk berdaulat dan mandiri menentukan nasibnya sendiri. Kemerdekaan yang menjadi jembatan emas menuju kesejahteraan rakyat Indonesia hingga saat ini masih belum juga tercapai. Bahkan Indonesia yang baru melantik Presiden Jokowi sebagai Presiden ke-7, belum menunjukkan visi misi dan program aksi yang memberikan sebuah harapan yang banyak untuk dapat mewujudkan kesejahteraan Indonesia.
Sebab, system pemerintahan Jokowi-JK masih saja sama dengan 10 Tahun SBY yang berada di bawah cengkraman kekuatan Imperialisme AS dan Feodalisme yang menindas rakyat Indonesia. Karena bagi kami, imperialisme AS dan Feodalisme menjadi akar persoalan yang merampas tanah rakyat, menerapkan politik murah, tidak memberikan lapangan kerja, membuat pendidikan dan kesehatan mahal serta menjadikan sebagaian masyarakat Indonesia harus dieksport menjadi tenaga kerja di luar negeri.
Artinya jika Jokowi tidak mampu melepaskan cengkraman asing khususnya imperialisme AS dan feodalisme (tuan tanah) yang menguasai sector ekonomi dan social budaya di Indonesia, Maka tak ubahnya kekuasaan Jokowi-JK hanya akan menjadi kaki tangan bagi asing dan tuan tanah. Beberapa hari Jokowi-JK dilantik dirinya disibukan dengan mengurusi polemik menetapkan menteri-menterinya.
Akan tetapi, secara bersamaan pula terjadi persoalan-persoalan rakyat yang terabaikan. Seperti; penembakan terhadap 1 orang masyarakat adat di Kalsel yang mempertahankan tanahnya oleh aparat (21/10/2014). Demikian pula, kasus pendudukan lahan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap lahan petani di takalar Makasar yang mempertahankan tanah 3000 Ha yang bersengketa dengan PTPN XIV, berujung kekerasan terhadap petani (27/10/2014). Aparat keamanan mengkeroyok 2 orang petani dan menangkap 1 orang. Sedangkan kasus kriminalisasi terjadinya juga pada Yunny Calon Buruh Migran di Semarang yang dituduh menipu PTKIS gagal berangkat dan tidak mampu membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 19.25 juta. Atas tuduhan tersebut, Polisi setempat malah menangkap dan memenjarakan Yunny sejak 8 Juni 2014.
Seharusnya perkaa Yunny menjadi pekara perdata, namun Yuni malah dikriminalisasi. Terlihat sekali bahwa aparat dan pengadilan membela kepentingan PJTKI/swasta. Ini kasus pertama di Indonesia, Yunny dijadikan kelinci percobaan untuk menggertak semua calon BMI agar tunduk pada peraturan PJTKI/swasta. Sudah menjadi korban kemiskinan terpaksa keluar negeri karena tidak mampunya Negara menciptakan lapangan kerja,kini harus mendekam di penjara. Ironinya lagi, Pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung dilantik akan mengambil sikap pencabutan subsidi BBM dengan berencana menaikkan harga BBM di awal November. Dan sesungguhnya kenaikan Harga BBM ini telah diwacanakan pasca dirinya terpilih. Menurut FPR, bahwa alasan mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM oleh Jokowi-JK tidak berbeda dengan alasan sewaktu SBY dalam hal menaikkan Harga BBM. Padahal kita ketahui bersama, PDI P sebagai pengusung Jokowi-JK saat ini, merupakan paling konsisten menolak kenaikan harga BBM semasa SBY.
Alasan mencabut subsidi dan menaikkan BBM bukan semata-mata karena defisit anggaran, pengalihan subsidi dan harga minyak dunia. Namun persoalannya adalah karena Indonesia tidak berdaulat dan mandiri dalam mengelola ladang-ladang minyak di Indonesia. Terbukti bahwa Perusahaan minyak asing terutama milik imperialisme AS menguasai hampir 90% ladang minyak Indonesia dan hasil produksinya bukan untuk memenuhi kebutuhan minyak domestic Indonesia. Namun, hasil-hasil minyak Indonesia diangkut oleh asing untuk dijual ke pasar Internasional demi meraup keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, kami Aliansi FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) dalam momentum Hari Sumpah pemuda Menolak Kenaikan Harga BBM dan menyampai tuntutan lain;
1. Hentikan kriminalisasi terhadap petani takalar Makassar dan Tarik mundur pasukan Brimob Makassar dari lahan Petani. Negara harus melindungi Petani dan memberikan hak Petani Takalar atas pengelolahan lahan 3000 Ha yang ingin dirampas PTPN XIV.
2. Bebaskan Yuni Calon Buruh Migran Indonesia asal Semarang yang ditahan oleh kepolisian setempat.
3. Pemerintahan Jokowi-JK harus memberikan Hak Pemuda atas pendidikan dan lapangan kerja.
4. Batalkan kenaikan BBM, Nasionalisasi asset Negara untuk kesejahtetaan rakyat. Demikian pernyataan sikap FPR dalam aksi damai Sumpah pemuda pada 28 oktober 2014. Kiranya aspirasi dan tuntutan ini dapat direalisasikan. Terima kasih. 28 Oktober 2014
Hormat kami,
FRONT PERJUANGAN RAKYAT Roedi HB Daman
Kordinator FRONT PERJUANGAN RAKYAT (Gabungan Serikat Buruh Independen, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Asosiasi Buruh Migran Indonesia, Liga Pemuda Bekasi, Front Mahasiswa Nasional)
